TEMPO.CO, Jakarta - Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini memutuskan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat. MK juga memberi kesempatan bagi pembentuk UU Cipta Kerja untuk memperbaiki produk hukum itu dalam waktu dua tahun.
Hakim Konstitusi Suhartoyo membeberkan pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam memutuskan hal tersebut. Salah satunya adalah pertimbangan bahwa obesitas regulasi dan tumpang-tindih antar-UU tidak boleh menjadi alasan untuk mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku untuk menyusun Undang-undang.
Mahkamah, kata Suhartoyo, dapat memahami persoalan obesitas regulasi dan tumpang tindih antar-UU yang menjadi alasan pemerintah menggunakan metode omnibus law yang bertujuan untuk mengakselerasi investasi dan memperluas lapangan kerja di Indonesia.
Meski demikian, bukan berarti demi mencapai tujuan tersebut lantas dapat mengesampingkan tata cara atau pedoman baku yang berlaku.
"Karena tujuan dan cara, pada prinsipnya tidak dapat dipisahkan dalam meneguhkan prinsip negara hukum demokratis yang konstitusional," kata Suhartoyo, saat membacakan pertimbangan hukum yang disiarkan secara langsung di kanal YouTube Mahkamah Konstitusi RI, Kamis, 25 November 2021.
Oleh sebab itu, majelis hakim MK memutuskan bahwa UU Cipta Kerja inkonstitusional secara bersyarat. MK juga memberi kesempatan kepada pembentuk undang-undang untuk memperbaiki Undang-Undang Cipta Kerja selama 2 tahun berdasarkan tata cara pembentukan undang-undang yang memenuhi cara dan metode yang pasti, baku, dan standar di dalam membentuk Undang-undang.
